Analisis hukum acara Pidana Islam dan hukum acara pidana di Indonesia terhadap kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu: studi direktori putusan nomor 08/pid.b/2013/pn-gs

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 08/PID.B/2013/PN-GS dan bagaimana tinjauan hukum acara pidana Islam dan hukum acara pidana di Indonesia terhadap kesaksian testimonium de auditu. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum acara pidana di Indonesia kesaksian testimonium de auditu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Namun tidak serta merta keterangan saksi de auditu dilarang, karena kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Dengan syarat bahwa keterangan tersebut tidak bertentangan dengan keterangan saksi yang lain dan alat bukti lainnya. Seperti dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS dimana keterangan saksi de auditu dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, padahal keterangan saksi de auditu dalam putusan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi lainnya. Dalam hukum acara pidana Islam, kesaksian de auditu disebut dengan saksi istifadhoh, dimana para ulama sepakat untuk tidak menggunakan kesaksian de auditu dalam perkara pidana. Kesaksian de auditu hanya boleh digunakan ketika menyangkut permasalahan perdata saja. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut: Hakim haruslah lebih jeli ketika menggunakan kesaksian de auditu dalam memutus suatu perkara. Tidak serta merta pula hakim mengenyampingkan keterangan saksi lainnya dan hanya mempertimbangkan kesaksian de auditu. Akan lebih baik jika hakim mengutamakan keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Hakim haruslah mempertimbangkan dengan hati-hati berbagai hal yang berkaitan dengan kasus pidana tersebut. Karena sekecil apapun hal yang berkaitan dengan kasus pidana tersebut, pasti akan memberikan dampak terhadap hukuman terdakwa.