Analisis hukum Islam terhadap pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian: studi kasus di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana deskripsi kasus pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian di desa Alang-Alang caruban kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian di desa Alang-Alang Caruban kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait seperti pelaku nikah sirri dan suami sahnya, wali dan saksi dalam pernikahan sirri tersebut, tetangga dan aparatur desa. Selain itu pengumpulan data lain juga peneliti menggunakan studi pustaka untuk mengetahui teori yang ada dalam kepustakaan yang dianalisis menggunakan pola fikir deduktif untuk memperjelas kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri tersebut karena untuk menghindari masalah yang terjadi dikehidupannya dengan suami pertamanya yakni dengan bapak Herman, padahal ketika menikah dengan suami keduanya yakni bapak Hartoyo, ibu Indra masih bersetatus istri sah dari bapak Herman. Ibu Indra berani melakukan pernikahan sirri tersebut karena sudah di talak secara hukum Islam oleh Bapak Herman, dari analisis hukum Islam yang menggunakan Maslahah Mursalah bahwa apabila Ibu Indra melakukan pernikahan dengan Bapak Hartoyo maka harus melaksanakan iddah tersebut. Demi kemaslahatan bersama, maka Ibu Indra harus menunggu putusan dari Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan antara ibu Indra dan Bapak Hartoyo telah resmi bercerai, kemudian melaksanakan ‘iddah dan setelah itu bisa melaksanakan pernikahan dengan bapak Hartoyo dengan pernikahan yang sah yaitu dicatatkan di KUA. Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti mengharapkan kepada tokoh agama, aparatur desa dan pihak-pihak terkait untuk memberi pengarahan, penjelasan dan pencerahan terkait dengan pernikahan. Dan kepada masyarakat pada umumnya juga agar tidak terjadinya perkawinan yang terlarang maka harus melibatkan pejabat yang berwenang untuk melakukan perkawinan.