TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERSENTASE INFAQ PADA AKAD QARDH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH MASJID SABILILLAH KOTA MALANG

Proses pelaksanaan pembiayaan Koperasi Syariah di Indonesia merupakan potret tingginya antusiasme masyarakat muslim untuk melakukan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, namun dalam pelaksanaan pembiayaan ini masih terdapat problem yang membelenggu. Salah satunya adalah sistem operasional akad qardh pada koperasi jasa keuangan syariah Masjid Sabilillah Kota Malang. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana penetapan persentase infaq dalam akad qardh di KJKS Masjid Sabilillah Malang? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan persentase infaq dalam akad qard{ di KJKS Masjid Sabilillah Malang?
Dalam rangka menjawab pertanyaan diatas, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik dokumentasi dan melakukan wawancara dengan informan kunci atau responden, yaitu pimpinan atau staff lembaga yang terkait dengan pengurus KJKS Masjid Sabilillah Kota Malang. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan tinjauan qardh dan infaq sebagai suatu penetapan dalam hukum Islam dengan teknik deskriptif kemudian dianalisis dengan analisis induktif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran jumlah pokok dalam pembiayaan di KJKS Masjid Sabilillah Malang terdapat pengembalian infaq yang berbeda antar anggota yaitu 1% untuk anggota lama dan 1,5% untuk anggota baru adanya kamuflase antara infaq yang dibayarkan setiap bulannya dengan bunga yang dibayarkan setiap bulannya. Dengan demikian infaq yang ditentukan dengan menggunakan persentase tidak sejalan dengan teori hukum Islam yang berkaitan dengan konsep qardh dan infaq.
Sejalan dengan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan: Pertama, hendaknya dalam menjalankan sistem operasional pihak KJKS tidak menggunakan akad qardh yang disertai dengan infaq. Seharusnya pihak KJKS menerapkan akad qardh sesuai dengan prinsip bermuamalah. Selain itu, dalam proses pendaftaran KJKS seharusnya tidak menggunakan infaq pada saat awal perjanjian pembiayaan yang dilakukan, dan seharusnya infaq dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Kedua, seharusnya pihak KJKS tidak membedakan infaq kepada anggota lama 1% dan anggota baru 1,5% pada saat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan dan tidak menetapkan infaq dengan menggunakan persentase