Analisis hukum Islam terhadap kerjasama usaha ternak ayam potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul
“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA USAHA TERNAK
AYAM POTONG DI DESA TANGGUL WETAN KECAMATAN TANGGUL
KABUPATEN JEMBER”. Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan
diantaranya adalah: (1) Bagaimana bentuk kerjasama usaha ternak ayam potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kerjasama usaha ternak ayam potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Berkenaan dengan itu data yang dikumpulkan berupa para pelaku akad, akad yang digunakan, praktik kerjasama usaha ternak ayam potong, persyaratan dalam praktik kerjasama. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, kerjasama usaha ternak ayam potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sesuai dengan pengertian Shirkah. Pemodal memberikan modal berupa anakan ayam serta pemodal juga memiliki tugas untuk mencari pembeli untuk menjual hasil panen ayam tersebut. Pengelolah juga mengeluarkan modal berupa biaya pakan dan perawatan mulai dari anakan sampai panen. Pembagian hasil yang dilakukan yaitu ketika mendapatkan keuntungan hasil penjualan panen dikurangi modal
yang dikeluarkan masing-masing pihak dan hasil bersih dibagi sama rata antara pihak pemodal dengan pihak pengelolah. Akan tetapi ketika mengalami kerugian pembagiannya, penjualan hasil panen tidak dikurangi modal yang dikeluarkan
sehingga hasil kotor dibagi 60% untuk pihak pengelolah dan 40% untuk pihak pemodal. ketika mengalami kerugian hanya pihak pengelola yang merasa dirugikan. Menurut pandangan hukum Islam praktek kerjasama ini tidak sesuai karena dalam masalah pembagian hasil keuntungan dan kerugian tidak dijelaskan diwal sehingga hanya pihak pengelolah saja yang merasakan kerugian dalam kerjasama ini. Hal ini tidak sependapat dengan pendapat fuqaha yang menjelaskan harus ada kejelasan dalam pembagian keuntungan dan kerugian agar
tujuan dari suatu kerjasama dapat tercapai yaitu saling membantu / meringankan beban orang lain. Sejalan dengan kesimpulan diatas, hendaknya dalam membuat akad perjanjian kerjasama ini membuat akad mengenai pembagian hasil usaha tidak merugikan salah satu pihak. Dengan adanya pelaksanaan dalam kerjasama tersebut, diharapkan akan mampu menciptakan rasa solidaritas dalam bekerjasama serta kerugian bisa ditanggung bersama agar tidak ada rasa kecewa dalam melakukan kerjasama tersebut.