HUKUM ISLAM TENTANG UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN ROKOK

Penelitian ini didasari atas perbedaan fatwa tentang hukum rokok, antara halal, haram, dan makruh. Dengan adanya perbedaan fatwa tentang hukum rokok tesebut, masih memberikan gambaran yang belum jelas tentang bagaimana upah dari hasil bekerja sebagai petani, buruh, pekerja pada perusahaan yang berhubungan dengan rokok. Oleh sebab itu, perlu kiranya diadakan penelitian terkait dengan bagaimana hukum upah pekerja pada perusahaan rokok ?, dengan judul skripsi “Hukum Islam Tentang Upah Pekerja Pada Perusahaan Rokok”.
Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana hukum Islam tentang upah dan realitas upah pekerja pada perusahaan rokok ?, 2) Bagaimana hukum Islam tentang rokok ?, dan 3) Bagaimana hukum upah pekerja pada perusahaan rokok dalam perspektif hukum Islam?.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian library research, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif verifikatif dan analisis isi yang berusaha menggambarkan, menganalisis, menilai data yang terkait dengan masalah.
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah fatwa hukum rokok menurut Muhammad Jamil Zainu adalah haram karena rokok memiliki banyak mudha>rat, seperti semua hal yang membahayakan diri, mencelakakan orang lain dan menghambur-hamburkan harta adalah hal yang haram. Berbeda dengan fatwa hukum rokok menurut M. Nasim Fauzi adalah halal karena rokok memiliki banyak manfaat. Bahan utama pembuatan rokok yaitu nikotin menurut M. Nasim Fauzi berguna untuk mencegah dan menyembuhkan beberapa penyakit, seperti: menunda timbulnya penyakit Parkinson, menperbaiki gejala ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dll. Sedangkan fatwa menurut Ihsan Jampes merokok adalah makruh. karena rokok memiliki manfaat, dan kebolehan merokok dibarengi dengan kemakru>hannya, karena status yang menempel pada rokok bukan disebabkan oleh dzat rokok, melainkan ada unsur yang lain. Dari fatwa-fatwa tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa hukum rokok lebih kemakruh. karena rokok memiliki manfaat begitu juga mudharatnya.
Kesimpulannya, jika hukum rokok makruh maka upah hasil bekerja yang berhubungan dengan rokok, seperti: petani tembakau, buruh pabrik, dan pekerja pada perusahaan rokok juga makruh. Mengacu pada kaidah fiqh “Jika barang yang dijual haram maka upahnya juga haram”. Maka di sini dimunculkan kaidah : “ Jika barang yang dijual makruh maka upahnya juga makruh