Tinjauan hukum Islam terhadap fungsi Orsospol pada masa Orde Baru

Dengan adanya kebijaksanaan “Floating Mass” (massa mengambang) seakan-akan semakin memantapkan kedudukan Golkar sebagai pimpinan dalam perolehan suara mayoritas. Kebijaksanaan “floating Mass” yaitu para pemilih selalu mengambang yang hanya diperbolehkan untuk mengekspresikan pilihan politiknya di dalam pemilu yang diselenggarakan sekali dalam setiap lima tahun. Konsekwensi logis dari adanya dukungan ABRI, birokrasi dan kebijaksanaan floating mass adalah partai-partai lain secara otomatis mengalami kemunduran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana fungsi organisasi sosial politik di Indonesia pada masa orde baru, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fungsi organisasi sosial politik pada masa orde baru di Indonesia tersebut. Metode pembahasan penelitian ini menggunakan metode induktif, metode deduktif dan metode komperatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah; 1. Partai politik yang merupakan pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan haruslah benar-benar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tanpa meninggalkan prinsip pkok pemerintahan yang berupa musyawarah, kebebasan dan keadilan serta persamaan, sehingga tercapai suatu Negara yang aman dan tenteram. Fungsi partai politik di Indonesia, sejak pemilu pertama tahun 1971 (masa Orde Baru) telah terbukti kemanfaatannya bagi kehidupan Bangsa dan Negara. 2. Fungsi partai politik di Indonesia, secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada nash-nash yang mengakui atau membatalkannya serta telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi Bangsa dan Negara. Namun dalam prakteknya ada sedikit penyimpangan pada masa orde baru yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Partai politik pada masa orde baru belum dapat berfungsi secara wajar dalam artian belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, namun demikian, partai politik dalam fungsinya tersebut sekurang-kurangnya dapat melakukan pengawasan dan membantu dalam pengaturan kehidupan bernegara yang baik