Tinjauan hukum Islam terhadap perbuatan pidana perjudian menurut UU No. 7 tahun 1974

Mengenai perjudian dalam KUHP atau dalam UU No. 7/1974 tentang penerbitan perjudian juga memuat aturan-aturannya. Namun ada sedikit perbedaanantara syariát Islam dan KUHP dalam memandang suatu perbuatan apakah perbuatan itu dapat dikategorikan perbuatan judi atau bukan. Dalam hukum Islam, suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perjudian dengan tegas dinyatakan haram, namun dalam KUHP tidaklah demikian. Ang dilarang hanyalah bentuk perjudian yang operasionalnya tidak mendapat izin dari yang berwenang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana deskripsi perbuatan pidana perjudian menurut UU No. 7 tahun 1974, 2. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbuatan pidana perjudian dalam UU No. 7 tahun 1974. Metode analisa datanya menggunakan cara kwalitatif dan metode pembahasan risetnya menggunakan cara deduktif, komperatif dan analogis. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah; 1. Sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam pasal 303 ayat (3) KHUP bahwa setiap permainan yang kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada faktor “kebetulan” artinya hanya bersifat spekulatif belaka adalah perjudian. Perbuatan pidana perjudian dalam UU No. 7 tahun 1974 dianggap sebagai kejahatan, bagi pelakunya diancam dengan pidana penjara atau denda oleh pasal 303 KUHP. 2. Perbuatan pidana perjudian dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan jarimah, karena perjudian terbukti sebagai perbuatan yang dilarang (diharamkan) Allah. Namun perjudian termasuk jarimah ta’zir, maka masalah hukuman yang diancamkan terhadap pelakunya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim/badan yang berwenang lainnya yang diberi tugas untuk itu