Ibnu Khaldun dan pemikiran politiknya

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa konsep kekuasaan dan konsep negara dianggap sebagai dua buah konsep yang berbeda dalam hal penekanannya dan malah juga saling bertentangan, meskipun dalam prakteknya kedua hal itu tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesinambungan. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1. Bagaimana konsep pemikiran Ibnu Khaldun tentang politik kenegaraan dan pemerintahan, 2. Apa alasan pemikiran politik Ibnu Khaldun tentang masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Analisa datanya menggunakan penelitian diskriptif analitik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah; 1. Pemikiran politik Ibnu Khaldun tentang kenegaraan dan pemerintahan adalah berdasarkan empiric sosiologis sebagai makhluk sosial dan kepentingan yang bermacam-macam maka diperlukan suatu negara, kewajiban mengangkat kepala negara merupakan keharusan menurut rasio, disamping itu juga diperkuat oleh hukum wahyu, adapun mengenai persyaratan kepala negara dari keturunan Quraisy tidak dijadikan syarat mutlak, sebab disesuaikan dengan situasi dan kondisi zamannya, negara yang kuat berdasarkan Ashabiyah lalu diperkuat oleh agama, mengenai bentuk pemerintahan menurut Ibnu Khaldun yang paling baik dan ideal dalam suatu tipologi negara adalah pemerintahan yang menggunakan norma-norma politik yang berdasarkan petunjuk Allah yang disebut juga dengan istilah “Nomokrasi Islam”. 2. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tanpa begitu selektif dan fleksibel. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi yang penuh gejolak dengan pergolokkan (politik, sosial, agama) yang mengitari kepribadian dan hidup Ibnu Khaldun.