Tinjauan hukum Islam terhadap pengganti Presiden di Indonesia: dari Soekarno ke Soeharto, Soeharto ke Habibie

Untuk mengangkat Presiden, cara pemilihan oleh ahlal ‘aqad wa al halli (mereka yang berwenangmengikat dan melepaskan), yakni para ulama, cendikiawan dan pemuka masyarakatatau disebut juga ahl al-ikhtiyar. Kedua, cara penunjukan atau wasiat oleh Presiden yang sedang berkuasa. Presiden dipilih dengan suara terbanyak oleh MPR untuk selama masa jabatan lima tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Rumusan masalahnya adalah; 1. Bagaimana pengganti Presiden di Indonesia, siapa pelaksana sistem pengganti Presiden, siapa yang berhak mengganti Presiden, apa sumber hukum yang digunakan untuk mengganti Presiden di Indonesia, 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pengganti Presiden, pelaksana sistem pengganti Presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penilitian kepustakaan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah; 1. Pengganti Presiden di Indonesia berdasarkan pasal 8 UUD 1945, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya, hal tersebut sesuai dengan TAP MPR No. VII/MPR/1973. Pelaksana penunjuk pengganti Presiden adalah MPR, sedangkan pengganti Presiden yang berhalangan adalah wakil presiden. Sumber hukum yang digunakan adalah pasal 8 UUD 1945 dan Tap MPR No. VII/MPR/1973. 2. Menurut Islam pengganti Presiden di Indonesia dapat dibenarkan karena pernah terjadi dalam sejarah Islam.