Latifah, Siti Nur (2014) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR. DJ. II/ 491/ 2009 TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN : STUDI KASUS DI KUA WONOKROMO. ['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined] thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Cover.pdf
Download (69kB) | Preview
Abstrak.pdf
Download (29kB) | Preview
Daftar Isi.pdf
Download (48kB) | Preview
Bab 1.pdf
Download (102kB) | Preview
Bab 2.pdf
Download (199kB) | Preview
Bab 3.pdf
Download (114kB) | Preview
Bab 4.pdf
Download (66kB) | Preview
Bab 5.pdf
Download (29kB) | Preview
Daftar Pustaka.pdf
Download (37kB) | Preview
Abstract
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif, untuk menjawab pertanyaan: bagaimana implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Wonokromo?, apa saja kendala yang dialami dalam implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Wonokromo?, dan bagaimana korelasi antara hukum Islam dengan implementasi Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin?
Data penelitian dihimpun dengan metode wawancara dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin belum dapat dimplementasikan sejak awal diberlakukan yakni 10 Desember 2009. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala yang melatarbelakangi yakni, dana, sarana prasarana, animo masyarakat dan waktu pelaksanaan. Sedang jika ditinjau dari segi hukum Islam terdapat korelasi karena implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin termasuk dalam kategori mas}lah}ah mursalah dan dalam tingkatannya termasuk mashlahah hajiyyat, selain itu kursus calon pengantin juga termasuk dalam kategori sadd ad dzari’ah karena kursus calon pengantin merupakan langkah preventif yakni dengan memberikan pembekalan kepada pasangan calon pengantin tentang tata cara menjalani rumah tangga.
Sejalan dengan kesimpulan diatas kepada pemerintah utamanya Kementrian Agama Republik Indonesia hendaknya memberikan alokasi dana untuk kegiatan kursus calon pengantin tersebut, sehingga implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dapat berjalan dengan baik dan mampu memenuhi tujuan diberlakukannya kursus calon pengantin tersebut, yakni untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined]) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Calon Pengantin; Perceraian |
| Subjects: | Hukum Islam Hukum Islam > Perkawinan |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Users 18 not found. |
| Date Deposited: | 08 Apr 2015 01:54 |
| Last Modified: | 08 Apr 2015 01:54 |
| URI: | http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/1600 |
