Implementasi kebijakan jaminan kesehatan masyarakat: studi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya

Penelitian ini membahas masalah tentang bagaimana implementasi pembayaran BPJS terkait kebijakan baru Nomor 16 Tahun 2016 di Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya? Kedua, Bagaimana efektivitas kebijakan baru tentang pembayaran iuran BPJS di Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pemilihan informan purpossive didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data. Selanjutnya, teknik keabsahan data yang digunakan meliputi credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Penelitian ini menghasilkan 2 kesimpulan yakni, (1) Implementasi kebijakan baru Jaminan Kesehatan Masyarakat pada BPJS di Kelurahan Bendulmerisi yang telah berjalan aktif per September 2016 berjalan tidak maksimal. Peneliti menyimpulkan demikian disebabkan karena BPJS tidak melakukan sosialisasi di wilayah tersebut terkait implementasi peraturan barunya, BPJS hanya melakukan sosialisasi melalui media. Hal tersebut menyebabkan minimnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat peserta BPJS. Sehingga pemahaman tujuan diterapkannya kebijakan peraturan baru BPJS kesehatan terkait sistem pembayaran dilapangan tidak tersampaikan dengan baik, ditunjang dengan sebagian warga yang telah merasakan kurang maksimalnya BPJS dalam memberikan pelayanan. (2) Efektivitas penerapan kebijakan baru Jaminan Kesehatan Masyarakat pada BPJS di Kelurahan Bendulmerisi juga dikatakan belum sepenuhnya berjalan efektif dalam menjalankan programnya dikarenakan kebijakan baru tersebut tidak tepat pada semua sasaran, yang dimaksud dalam hal tersebut adalah, sasaran terhadap peserta BPJS pada masyarakat kelas menengah kebawah. Sehingga program kebijakan baru ini belum berhasil dan belum berjalan efektif, karena program tidak dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan menyeluruh yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komperehensif. Disamping itu tidak adanya evaluasi berkelanjutan dari sebuah kebijakan.