KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KAWASAN WISATA RELIGI SUNAN AMPEL SURABAYA

Skripsi ini mengkaji tentang kebijakan pemerintah dalam menangani gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religi sunan ampel Surabaya. Dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua masalah utama, yakni bagaimana kehidupan sosial gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religi sunan ampel Surabaya, dan bagiamana kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam menangani gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religi sunan ampel Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang menggunakan analisis kualitatif. Tipe penelitian kualitatif deskriptif mencoba menggambarkan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini peneliti mencoba memberikan gambaran mengenai kehidupan sosial gelandangan dan pengemis yang ada di kawasan wisata religi sunan ampel Surabaya, dan kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam menangani gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religi sunan ampel Surabaya. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu, Kehidupan sosisal gelandangan dan pengemis yang berada di kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya, tergolong dalam kelasifikasi masalah sosial manifes. Karena di kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya menggelandang dan mengemis seperti sudah menjadi kegiatan ekonomi menggiurkan, alasan mengemis karena tidak memiliki aset atau ketidakberdayaan ekonomi, tidak berlaku lagi. Para gelandangan dan pengemis sudah merasa keenakan, tanpa rasa malu dan tanpa beban moral didepan masyarakat. meski sudah memiliki aset produksi atau simpanan bahkan rumah dan tanah dari hasil menggelandang dan mengemis tetapi mereka tetap saja melakukan aktivitas tersebut. Upaya pemerintah kota Surabaya untuk menangani gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religi Sunan Ampel terbilang sudah efektif. Terlihat dari adanya razia yang dilakukan setiap satu bulan satu kali, rehabilitasi yang di tempatkan di LIPPONSOS Keputih Surabaya, dan pelatihan yang dilakukan tenaga ahli di tempat tersebut. Tapi kurangnya kesadaran dari gelandangan dan pengemis telah menghambat proses implementasi kebijakan yang efektif dan efisien.