Analisis yuridis terhadap penolakan permohonan hak asuh anak di PA. Mojokerto dalam Putusan Nomor 1298/PDT.G/2014/PA.Mr

Skripsi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pertimbangan hakim pengadilan Mojokerto dalam memutuskan perkara nomor :1298/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak? dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan pengadilan agama Mojokerto nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak? Dalam menjawab permasalahan tersebut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara menguraikan putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr mulai dari alasan terjadinya gugatan hak asuh anak hingga sampai pada dasar-dasar hukum yang digunakan dalam putusannya, kemudian dilakukan analisis pada hal-hal tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dalam perkara ini para hakim Pengadilan Agama Mojokerto kurang mendasar pada dalil-dalil dalam Undang- undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 105 dan pasal 156 yang mana seharusnya dalam pengasuhan anak (h}ad}a>nah) yang belum mumayyiz itu diberikan kepada ibu kandungnya, dalam hal ini penggugat sebagai ibu kandung ingin memperoleh haknya dalam mendapatkan hak asuh anaknya (h}ad}a>nah) karena sang anak masih dibawah umur (belum mumayyiz) serta tergugat dan keluarganya mempunyai indikasi yang tidak baik untuk menjauhkan (memisahkan) penggugat sebagai ibu kandungnya dari anaknya, apabila sang pemegang h}ad}a>nah telah lalai dalam menjalankan kewajibannya maka hak yang seharusnya didapat dapat dicabut, sebagai mana diatur dalam undang- undang KUHper serta undang- undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 49. Dari permasalahan tersebut hakim memberikan keputusan atas dasar untuk kepentingan sang anak dan para orang tua juga tidak saling berebut hak asuh anak. Ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara’ yang membolehkannya, seperti ibu itu murtad, gila atau dipenjara selama ibu masih mampu dan cakap maka ibu adalah yang paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya.Sejalan dengan kesimpulan di atas, Dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang perkara penolakan perkara hak asuh anak ini, penulis menyarankan untuk hakim lebih diteliti lagi untuk menetapkan keputusan, sehingga dapat mengetahui alasan yang bisa dilihat segi alasan hukumnya dijadikan dasar hukum dalam melakukan suatu gugatan.