TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA NOMOR: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013. TENTANG TINDAKAN ASUSILA DAN PENGANIAYAAN OLEH OKNUM TNI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013. Tentang Tindakan Asusila dan Penganiayaan oleh Oknum TNI” ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013 tentang Tindakan Asusila dan Penganiayaan oleh Oknum TNI? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013, tentang Tindakan Asusila dan Penganiayaan oleh Oknum TNI? Penulis mengkaji dan meneliti dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), data dihimpun melalui penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara memaparkan data dengan jelas dalam hal ini data terkait dengan putusan pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Terdakwa yang melakukan pelanggaran pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan divonis majelis hakim dengan 1 tahun penjara. Hal ini dapat dikatakan sangat ringan, seharusnya Terdakwa dikenakan hukuman maksimal, untuk memberikan efek jera, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hukum pidana Islam, tindakan asusila (perzinaan) dijatuhi hukuman had, bahwa hukuman bagi pelaku zina ghayru muhsan adalah dijilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, sedangkan pelaku zina muhsan dirajam, dan penganiayaan ringan (pencederaan) dijatuhi hukuman takzir. Sejalan dengan kesimpulan diatas diharapkan seluruh hakim di Indonesia untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga negara di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memutuskan perkara seadil–adilnya demi kepentingan korban yang telah dirugikan. Diharapkan tidak terulang kembali kejahatan yang sama.