Single Majority Sistem Politik suatu negara dalam perspektif Siyasah Islam: suatu analisis

Berbicara format sistem politik yang ideal dalam suatu negara, sesungguhnya sulit untuk mencari kata sepakat. Sebab untuk menentukan ukuran ukuran yang tepat buat menilai apakah suatu sistem politik dapat dianggap demokrasi atau tidak, tidaklah mudah. Hal itu harus disesuaikan dengan kondisi sosio kultural masyarakat bangsa yang bersangkutan dan kemampuan pendidikan politik masyarakatnya. Sehingga tidak semua negara mempunyai kemampuan mengaplikasikan satu format sistem politik yang sama dengan negara lain. Tetapi pada esensinya, intisari sistem politik demokrasi terletak pada pengakuan dan pelaksanaan dari pengakuan itu, bahwa kekuasaan politik sebenarnya ada ditangan rakyat atau anggota anggota masyarakat. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1). Apakah adanya single majority dalam sistem politik dapat menciptakan kondisi yang akomodatif dalam hal pengambilan keputusan 2). bagaimana pandangan siyasah islam tentang single mojority, apakah sesuai dengan azas musyawarah mufakat serta konsepsi keadilan dalam islam. Dalam pembahasan ini digunakan metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif yaitu berangkat dari aturan hukum yang bersifat umum dan bertitik tolak dari dasar dasar yang umum tersebut, penulis kemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Metode induktif yaitu berangkat dari realita realita yang bersifat khusus dari data yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah bahwa sebagai salah satu kekuatan politik orde baru setelah abri, golkar diharapkan mampu mempertahankan dan mengamankan kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, disetiap pemilihan umum golkar diciptakan untuk selalu menjadi juara. Sehingga dengan menangnya golkar akan menjadikannya mayoritas di DPR dan dengan sendirinya akan menjaga kepentingan pemerintah di dalam lembaga ini. Dengan esensi golkar yang semacam itu, akan mengakibatkan kekuasaan yang monolitik dan pemerintah bisa dengan leluasa melalakukan depolitisasi di semua bidang pembangunan.