Tinjauan hukum Islam terhadap proteksi dalam perdagangan di Indonesia

Pada umumnya perdagangan adalah suatu kegiatan untuk membeli barang dagangan itu pada orang lain atau pedagang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Sehubungan dengan itu barang barang dijual belikan tidak terbatas pada produksi pertanian saja akan tetapi juga perdagangan barang barang hasil industri. Hal ini telah kita sadari bahwa semakin banyak industri dibangun oleh pemerintah ataupun swasta dalam rangka pemanfaatan kekayaan alam indonesia dan dalam usaha memproses bahan bahan untuk konsumsi rakyat. Semuanya itu bertujuan untuk kemakmuran rakyat secara optimal. Adapun masalah yang akan di bahas di sini adalah sebagai berikut 1). Bagaimanakah deskripsi tentang proteksi? 2). Adakah penyimpangan penyimpangan atas prinsip hukum islam dan sejauh mana maslakhat dan mudharat yang ditimbulkan dari adanya proteksi? 3). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap adanya proteksi tersebut? 4). Bagaimanakah dampak dikeluarkannya INPRES No.4/1985 dan INPRES No.5/1985? 5). Faktor apa yang mendorong pemerintah untuk memberikan proteksi dalam perdagangan? 6). Apa bentuk proteksi yang akan diberikan terhadap industri. Industri manakah yang berhak menerima proteksi tersebut? Dari pembahasan ini analisa datanya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengelolaan data dengan cara editing yaitu memeriksa kembali data data yang telah dikumpulkan, menganalisa data data yang telah ada, pengorganisasian data yakni menyusun dan mensistematiskan data data yang telah diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah di rencanakan sebelumnya. Hasil simpulan dari data tersebut akan dibahas dan dianalisa dengan menggunakan metode komparatif, yakni membandingkan data data yang di dapat untuk kemudian dianalisa dalam rangka demi mengetahui pendapat yang terkuat, dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara obyektif. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah bahwa proteksi adalah kebijakan negara yang bertujuan untuk melindungi mata dagangan hasil industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang sejenis. Proteksi sebagai kebijakan yang bertumpu pada manfaat yang akan dicapainya, ia juga mempunyai dampak yang justru merugikan, terlepas pada proteksi itu hanya diberikan kepada orang orang tertentu atau tidak, yakni ia akan mengurangi daya saing di pasar internasional dan banyak menumbuhkan pengusaha manja serta selalu tergantung pada payung perlindungan. Hukum proteksi pada awalnya adalah haram tetapi jika dalam keadaan darurat dan disertai adanya pertimbangan, maka proteksi diperbolehkan sampai masyarakat siap untuk kompetitif dalam percaturan perdagangan di pasar internasional.