STUDI PEMIKIRAN POLA GERAKAN POLITIK NU SETELAH KEMBALI KE KHITTAH 1926

Dalam gerakan islam di Indonesia nahdhatul ulama' sebagai jam'iyah diniyah atau organisasi sosial keagamaan yang bervisi islam tradisional. Yaitu keteguhannya dalam memegang hukum islam ortodoks, dalam politik menggunakan politik islam sunni sebgai pendekatan metodologi metodology approach dalam berbangsa dan bernegara, yang selalu bersikap akomodatif. Hal ini terwujud dalam demokrasi terpimpin dan parlementer dimana NU selalu mendapat jatah kekuasaan, baik dalam kabinet ataupun parlemen. Kedekatan NU seringkali dituduh sebagai kelompok yang sangat oportunis.
Rumusan masalah yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut 1). Bagaimana dinamika NU dalam implementasi keputusan untuk kembali ke khittah 1926? 2). bagaimana arah pengembangan nilai nilai khittah 1926? 3). Bagaimana pola gerakan politik NU berkaitan dengan implementasi keputusan untuk kembali ke khittah 1926?
Dalam pembahasan ini menggunakan metode deskripsi, induksi deduksi, interprestasi. Metode deskripsi yaitu memaparkan secara teliti seluruh perkembangan NU dari awal keterlibatan berpolitik praktis sampai mengganti model kepolitikan. Metode induksi – deduksi adalah setiap gerakan politik NU dipelajari, mencari makna politis gerakan gerakan NU dan kemudian dibentuk episteme dilanjutkan dengan hal hal pokok. Interprestasi yaitu dalam pustaka diusahakan merefleksikan setepat mungkin dengan kritik kritik wacana.
Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu kembali ke khittah 1926 merupakan titik kulminasi dalam sejarah NU, dimana nilainya barangkali hanya bisa ditandingi dengan semangat kelahirannya, sementara kontraversinya jelas tidak tertandingi oleh sejarah NU manapun. Sedemikian rupa, sehingga kontradiksi dalam tubuh organisasi sosial selalu dibangun atas dasar semangat khittah 1926. Pada orientasi politik NU rupa rupanya mempunyai tempat tersendiri dimata para pengamat. Sebagaian menilai bahwa NU pasca khittah adalah NU sama sekali tidak berpolitik, sementara sebagaian yang lain meyakini bahwa hanya aktifitas politik praktis yang kini di tanggalkannya menuju pada politik kerakyatan yaitu sebuah upaya transformasi nilai nilai politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.