Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian gaji terhadap karyawan di Pabrik Rotan Sidoarjo

Dalam penentuan penggajian ( Pemberian Gaji) diperlukan adanya persetujuan ( akad/perjanjian) antara kedua belah pihak ( Pemilik pabrik dan karyawan). Diperlukannya akad persetujuan tersebut dimaksudkan agar para pihak terjadi perselisihan dikemudian hari karena akad tersebut merupakan alat pengikat terhadap masing masing pihak. Di Indonesia berlaku aturan aturan hukum perburuan antara lain, pasal 1602 KUHP perdata menegaskan: Gaji buruh seluruhnya atau sebagaian ditetapkan berupa pemondokan, makan atau keperluan lainnya majikan wajib memenuhinya, menurut kebiasaan setempat. Sementara perburuan (Penggajian) yang dilakukan pemilik pabrik rotan terhadap para karyawan dengan berbagai cara yaitu dengan sistem bulanan, mingguan, harian dan lemburan. Sistem harian diberikan kepada karyawan yang baru masuk hingga masa kerjanya 3 bulan, sistem mingguan diberikan pada karyawan yang masa kerjanya 3 bulan hingga 8 bulan, sistem bulanan diberikan kepada karyawan yang masa kerjanya 8 bulan hingga seterusnya, sistem lemburan, bebas untuk semua karyawan yang menghendaki. Sistem pemberian gaji yang dilakukan oleh pemilik pabrik rotan sidoarjo tidak menyimpang dari hukum islam sebab islam tidak memberi ketentuan agar dalam pemberian gaji harus menggunakan sistem tertentu, islam hanya memberi ketentuan bahwa pemberian gaji harus diberikan sesegera mungkin, kecuali tentang pembayaran yang sering terlambat.