Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan air sebagai sumber kekayaan alam di Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Dati II Wonogiri

Sumber daya alam mempunyai fungsi penyangga perikehidupan yang amat penting. Oleh karena itu peneglolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsurnya secara terus menerus. Hutan dan air sebagai penentu ekosistem sekaligus merupakan sumber alam yang serbaguna perlu ditingkatkan pengelolaanya secara terpadu untuk tetap menjaga keberadaan dan kelestarian akan manfaat seluruh unsur dari lingkungan hidup, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena betapa besar manfaat air bagi kehidupan manusia, maka manusia dituntut untuk menggunakan air dengan bijaksana agar tetap terjaga kelestariannya. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimanakah deskripsi pemanfaatan air sebagai sumber kekayaan alam diwaduk Wonogiri. 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan air di waduk tersebut. Teknik penggalian data dalam pembahasan ini adalah; 1). Studi kepustakaan, 2). File Research (menggunakan data primer dan data sekunder). Metode analisa datanya menggunakan a. Methode Deduktif, Metode Induktif dan Metode Komparatif. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Untuk mengelola sumber daya yang ada di kawasan Negara diperlukan adanya hak Negara untuk melakukan kekuasaan terhadap sumber daya tersebut, dengan tujuan agar tidak dikuasai oleh orang atau seseorang atau badan hokum secara sepihak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ketentuan tersebut diatas telah diterapkan pula pada Waduk serbaguna yang ada di Kabupaten Wonogiri. Ketentuan diatas dipertegas dengan adanya Undang-undang Lingkungan Hidup (UULH) dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. 2). Dari segi pandangan Hukum Islam pemilikan air atau sumber daya yang lainnya harus merupakan milik umum dan tidak boleh menjadi kepunyaan individu. Apabila pemilikan perorangan itu akan mendatangkan penganiayaan kepada rakyat, maka demi untuk kemaslahatan diperbolehkan mengambil pemilikan perorangan tadi atau membatasinya dan yang boleh melaksanakan hanyalah Negara dengan melalui segi siasat syari’at.