Studi perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang tindak pidana Makar

Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga dewasa ini terasa sekali adanya peristiwa peristiwa subversi atau makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah. Peristiwa peristiwa tersebut antara lain peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, yang kita kenal dengan sebutan G.30 S PKI. Mengadakan pemberontakan dengan maksud untuk mengulingkan pemerintahan RI yang sah. Peristiwa tersebut diatas erat sekali hubungannya dengan pasal dalam KUHP mengenai makar yaitu pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP.
Dalam praktek, unsur niat dapat dibuktikan dengan melihat tujuan yang hendak di capai oleh terdakwa, sehingga dengan adanya tujuan tersebut terdakwa telah melaksanakan unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan, yang berarti dengan terlaksananya unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan. Terdakwa telah dianggap melaksanakan tindak pidana makar yanh sudah selasai. Tindak pidana makar menurut hukum positif dan hukum islam merupakan tindak pidana politik karena perbuatan tersebut bertenden politik. Tindak pidana makar menurut hukum positif adalah identik dengan jarimah bughoh dalam hukum islam. Bahwa sanksi hukum terhadap tindak pidana makar menurut hukum positif dan hukum islam adalah hukuman mati dan hukuman penjara dalam waktu tertentu.