Tinjauan hukum Islam tentang perjanjian Perburuhan dan perlindungannya di Kabupaten Tulungagung

Perjanjian kerja yang lazim dipakai oleh perusahaan perusahaan tersebut adalah tertuang dalam bentuk perjanjian baku/standart kontrak yang berupa kesepakatan kerja bersama antara pengusaha dan pekerja. Adapun hak hak buruh terbukti ada dan dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja, disamping masih adanya kekurangan yang perlu penanganan secara mendasar. Standart penerimaan upah buruh adalah dengan memakai sistem upah bulanan (sebagaian) dan mayoritas adalah upah borongan yang dibayarkan sekali dalam seminggu dengan jumlah penerimaan diatas ketentuan pokok upah minimal dari sektor yang terkait, disamping itu mereka mendapat jaminan sosial dari perusahaan yang bersangkutan. Masalah perburuhan tidak saja memiliki aspek yuridis tetapi juga meliputi aspek sosial ekonomi dengan demikian pelaksanaannya tentu menimbulkan ketimpangan ketimpangan dan perlu penanganan dari berbagai pihak yang terkait. Adapun upaya dan langkah yang diambil pemerintah dalam melindungi buruh meliputi -Kesehatan kerja yaitu dengan memperhatikan dan mengatasi jam kerja, pemberian waktu istirahat, dan adanya hari libur dengan tujuan pokok adalah memberikan perlindungan terhadap buruh. -Kelangsungan pendidikan, peningkatan produktifitas kerja dan kesadaran hukum yaitu kerjasama antara SPSI, pengusaha, dan kantor departemen tenaga kerja kabupaten sebagai upaya penerangan dan penyuluhan terhadap pekerja dan pengusaha. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan mereka belum mengetahui tentang hukum, karena mereka kurang mendapat informasi serta rendahnya tingkat pendidikan mereka. Aturan perburuhan dan perlindungan terhadap buruh dikabupaten tulungagung khususnya diperusahaan rokok Retjo Pentung, perusahaan tenun Sartimbul dan perusahaan sarana bangunan PT. Metropolis Mega tidak bertentangan dengan hukum islam.