Studi analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan Inpres Desa Tertinggal dalam rangka mengentas kemiskinan di Desa Kludan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo

Jumlah penduduk Indonesia yang miskin meskipun telah jauh berkurang, masih memerlukan usaha khusus untuk membantu kemiskinan. Salah satu usaha pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan adanya program pemerintah yang berupa “Inpres Desa Tertinggal” sehingga secara efektif berdampak besar terhadap penanggulangankemiskinan dan terciptanya masyarakat adil dan makmur. Dalam hal ini Islam juga mengatur bahwasanya fakir miskin merupakan kewajiban seluruh umat Islam untuk disantuni, bahkan orang Islam yang tidak menyantuni fakir miskin tergolong pendusta agama Islam. Umat Islam dalam menyantuni fakir miskin adalah dengan pemberian zakat, infaq dan sedekah sebagaian realisasi pelaksanaannya. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimana diskripsi tentang pelaksanaan “Inpres Desa Tertinggal” yang dilakukan orang-orang yang beragama Islam di Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1995. 2). Bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap pelaksanaan “Inpres Desa Tertinggal” dalam rangka mengentas kemiskinan tersebut. Sumber data dalam pembahasan ini adalah para peneria dana Inpres Desa Tertinggal. Teknik penggalian data memakai Observasi dan Interview. Sedangkan metode analisa datanya dengan Metode Kwalitatif Deskriptif dengan tahapan Editing, Pengorganisasian data dan Analisis. Selanjutnya untuk bahasan hasil penelitian dilakukan dengan Metode Induktif dan Analogis. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Pelaksanaan “Inpres Desa Tertinggal” di Desa Kludan dibagi-bagikan kepada penduduk miskin dalam hal ini sesuai dengan hukum Islam karena fakir miskin merupakan kewajiban umat Islam untuk disantuni. 2). Pinjaman dana IDT merupakan pinjaman yang harus dikembangkan dalam hal ini sesuai dengan dengan tujuan zakatdimana zakat diberikan secara konsumtif juga diberikan secara produktif (sebagai modal). 3). Jenis usaha yang dapat dibiayai dengan modal IDT adalah jenis usaha yang produktif dalam hal ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam sebab sama dengan tujuan zakat. 4). Pendekatan orang-orang yang dikategorikan miskin dilakukan oleh kepala desa sehingga tidak ada sistim family atau yang lainnya. Dalam hal ini sesuai dengan Hukum Islam karena sikap adil merupakan perintah dari ajaran Islam.