TINJUAN MAQAṢIDU AL SHARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

Skripsi ini adalah hasil penelitian field research untuk menjawab pertanyaan tentang: (1) Bagaimana pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 di KUA Kecamatan Gresik?, dan (2) Bagaimana tinjauan Maqasidu Al-Shariah terhadap pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 di KUA Kecamatan Gresik?. Jenis penelitian ini adalah dekriftif analisis Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, oservasi, dokumentasi, dan pustaka. Setelah data terkumpul, data diolah dengan tiga tahapan yaitu editing, organizing, dan analyzing yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 di KUA kecamatan gresik kabupaten gresik, (2) Untuk mengetahui tinjauan Maqasidu Al-Shariah terhadap pelaksanaan pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 di KUA kecamatan gresik kabupaten gresik. Hasil penelitian adalah: (1)Pencatatan perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan oleh KUA di daerah Kecamatan Gresik sangat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini membuktikan pencatatan perkawinan efektif diterapkan dan sesuai dengan tujuan dari maqasid al-shariah yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari dari kemaslahatan, selain itu penerapan pencatatan perkawinan menjadikan kepastian hukum terhadap masyarakat ketika menikah. Namun pemahaman ini bagi masyarakat awam kurang begitu dipedulikan sehingga dari pihak KUA sendiri kadang kala menemukan masyarakat yang masih menikah sirri dalam artian mereka menikah sesuai dengan prosedur agama namun belum sesuai dengan kebijakan pemerintah, (2) Shariat Islam pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomer 1 tahun 1974 dibuat dan diimplementasikan dengan tujuan memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindarkan kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut akan dijabarkan sesuai dengan pelaksanaan pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974.