Pernikahan saleb tarjhe di Madura perspektif teori konstruksi sosial

Tesis dengan judul Pernikahan Saleb Tarjhe di Madura Perspektif Teori Konstruksi Sosial ini ditulis dengan beberapa tujuan pokok. Yaitu untuk memberikan penjelasan atas dua pertanyaan mendasar berikut: (1) Bagaimana analisis teori konstruksi sosial terhadap larangan pernikahan saleb tarjhe di Madura?. (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan saleb tarjhe?. Pernikahan saleb tarjhe adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang calon suami yang salah satu kerabat perempuannya telah dinikahi oleh salah seorang kerabat laki-laki calon isterinya. Walaupun pada dasarnya dalam agama (fiqih munakahat) dan hukum positif (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak memuat aturan masalah yang sedemikian, namun pernikahan saleb tarjhe ini dilarang di Madura. Penulis tertarik memilih tema penelitian dengan judul dan sudut pandang ini karena persoalan nikah saleb tarjhe merupakan suatu persoalan baru yang tidak dapat kita temukan dasarnya namun larangan tersebut hidup di tengah masyarakat. Tepatnya di desa Lomaer kecamatan Blega kabupaten Bangkalan. Bahkan mayoritas masyarakat, terlebih golongan orang-orang tua, percaya dengan mitos-mitos negatif bagi orang yang melanggar larangan pernikahan saleb tarjhe. Seperti ketidak harmonisan hidup, kemiskinan bahkan sampai mitos tentang kematian. Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu mengadakan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang mandalam (in depth interview) dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul dianalisa dengan penguraian bertahap mulai dari klasifikasi data, reduksi data, display data dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan analisis teori konstruksi sosial, adanya larangan pernikahan saleb tarjhe di Madura secara murni merupakan hasil dari konstruksi masyarakat sendiri dengan motif untuk melebarkan tali persaudaraan (maleber kabheleen). Sesuai dengan karakter masyarakat Madura yang senang dengan banyak keluarga. Proses konstruksi larangan pernikahan saleb tarjhe tersebut melewati tiga tahap yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. (2) Larangan pernikahan saleb tarjhe tidak dapat kita temukan dasar dan ketentuannya di dalam hukum Islam maupun hukum positif. Sehingga melaksanakan pernikahan saleb tarjhe hukumnya boleh dan sah selama memenuhi syarat rukun pernikahan. Selaras dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menghukumi haram.