Tinjauan hukum Islam terhadap praktek perjanjian bagi hasil ternak Sapi di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Islam membenarkan seorang Muslim berdagang dan berusaha secara perorangan membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian. Salah satu contoh dari bentuk usaha perkongsian yang banyak terjadi di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kdua belah pihak (pemilik modal dan pekerja). Dalam hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik sapi dan pemelihara ternak di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Hanya saja pelaksanaannya merupakan sitem perburuhan (Ijarah) ketimbang usaha kerja sama. Masalah ini dianggap sudah biasa, lain dengan pendapat penulis bahwa hal itu dianggap merugikan pihak yang lain dan tidak sesuai dengan Hukum Islam. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimana deskripsi tentang praktek perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan warga masyarakat desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada tahun 1994. 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktek perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut. Sumber data dalam pembahasan ini adalah; 1). Sepuluh orang pemilik sapi, 2). Sepuluh orang pemelihara sapi, 3). Tokoh formal (Kepala Desa dan Sekertaris Desa serta Pamong Desa), 4). Tokoh Agama (seorang tokoh masyarakat). Dalam penggalian data digunakan teknik wawancara. Sedangkan dalam mengolah data-data dan menganalisa data yang diperlukan, menggunakan metode Editing dan Pengorganisasian. Metode bahasan riset menggunakan Metode Induktif dan Metode Deduktif. Hasil kesimpulan dari pembahasan ini adalah; 1). Praktek pemeliharaan ternak sapi yang berlaku di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang sudah merupakan adat kebiasaan, sehingga dapat dikategorikan sebagai hokum adat, ternyata merupakan system perupahan (Ijarah). 2). Dalam pemeliharaan ternak sapi tersebut, ternyata terdapat hal-hal yang menyimpang dari Hukum Islam yakni; a). pembuatan perjanjiannya tidak dirumuskan secara jelas dan formal, melainkan hanya menganggap cukup dengan kebiasaan yang ada. b). isi perjanjian (yang mengacu kepada norma-norma adat/kebiasaan) tersebut : baik beban kerja, masa kerja maupun upah untuk pemelihara.