SKRIPSI TENTANG TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSIDANGAN ITSBAT NIKAH MASSAL DI PENGADILAN AGAMA (PA) SIDOARJO

Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itsbat Nikah, UU No 1 Tahun 1974. Itsbat Nikah adalah sebuah proses penetapan Pernikahan dua orang Suami istri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara Sirri. Tujuan dari itsbat nikahadalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2). Pada Dasarnya Pelaksanaan Itsbat diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis akan membahas permasalahan: 1) Bagaimana prosedur Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?, 2) Bagaimana kesesuaian prosedur Itsbat Nikah Massal di Pengadilan Agama SidoarjoPenelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitiannya deskriptif kualitatif, kemudian tekhnik pengumpulan data dengan carawawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian yaitu prosedur Pengajuan Itsbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Sidoarjo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi: dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan. Akibat hukum terhadap adanya Penetapan Itsbat Nikah adalah sahnya pernikahan secara hukum dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak yang lahir dari perkawinannya menjadi anak yang sah dan timbulnya hubungan saling mewarisi jika terjadi kematian salah satu pihak, baik suami atau isteri dan anak. Anak juga memiliki hak memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, berupa akta kelahiran, selain itu tentu saja hak hukumnya sebagaiahli waris dari orang tuanya juga terjaminSedangkan pada perkara yang ditolak selain perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dampak negatif yang ditimbulkan bagi sang anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut adalah, dimata hukum si anak dianggap sebagai anak tidak sah dan tidak akan bisa mendapat bukti berupa akta kelahiran dari Negara . Oleh karena itu Penulis memberi saranperlunya penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri, mengenai pentingnya pencatatan perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat.