TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NO.0688/Pdt.G/2011/PA.Tbn TENTANG PENCABUTAN GUGATAN TANPA PERSETUJUAN TERGUGAT DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TUBAN

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka yang berjudul “ Tinjauan Yuridis
Terhadap Putusan No.0688/Pdt.G/2011/PA.Tbn tentang pencabutan gugatan tanpa
persetujuan tergugat dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tuban.”
Penelitian ini mengkaji mengenai dasar pertimbangan Pengadilan Agama
dalam menerima dan memeriksa pencabutan gugatan tanpa persetujuan tergugat
dalam Putusan Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum
yang hukum yang bersifat deskriptif dan terapan, dimana peneliti hukum merupakan
suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrindoktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
Penulis dalam penelitian ini ingin menemukan aturan hukum yang menjadi
dasar yuridis Pengadilan Agama dalam memutus pencabutan gugatan tanpa
persetujuan tergugat. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang penulis gunakan
adalah berupa putusan hakim. Nomor 0688/Pdt.G/2011/PA.Tbn tentang pencabutan
gugatan tanpa persetujuan tergugat dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama
Tuban.Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945,undang-undang No 48
Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah
bahan kepustakaan, dokumen,literatur yang sesuai dengan objek penelitian. Tehnik
pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara identifikasi isi bahan primer dan
sekunder dari study kepustakaan.tehnik analisis yang digunakan adalah deduktif
dengan premis mayor dan premis minorb yang kemudian dicapai suatu kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, kesatu
dasar dan kewenangan Pengadilan Agama dalam pencabutan gugatan tanpa
persetujuan tergugat dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama . Undangundang
No 7 Tahun 1989 . Hal ini mengesampingkan asas personalitas keislaman
para pihak yang berperkara, apabila para pihak secara sukarela dengan sendirinya
tunduk dan menundukan diri pada hukum, maka perceraian tetap menjadi
kewenangan Pengadilan Agama.