Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak : Studi Kasus di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktek Pengangkatan Anakberdasarkan kasus yang penulis angkat di desa Bluri kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan, bagaimana analisis kasus pengangakatan anak terhadap bapak kasun yang dilakukan di desa Bluri jika ditinjau dari segi hukum Positif dan hukum Islam serta bagaimana persamaan dan perbedaannya berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.Data penelitian dihimpun melalui wawancara yang dilakukan kepada masyarakat desa Bluri sendiri, Orang tua kandung serta orang tua angkat serta saudara kandung dalam pengangkatan anak serta para perangkat desa, yang kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum tentang pengangkatan anak Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pengangkatan Anak (Mupu Anak) di desa Bluri dilakukan dengan 3 proses, yang pertama yaitu kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat, proses selanjutnya adalah kedua orang tua dalam hal ini yaitu calon orang tua dan orang tua kandung datang untuk mengurus akta kelahiran yang selanjutnya pada akta tersebut menjelaskan bahwa nasab anak beralih kepada orang tua angkat, dan proses yang terakhir adalah serah terima anak angkat. Berdasarkan analisis hukum positif dan hukum Islam pengangkatan anak di desa Bluri merupakan pengangkatan anak yang diperbolehkan sebab memiliki tujuan untuk kesejahteraan anak serta saling tolong menolong. Akan tetapi terdapat akibat hukum yang dilarang oleh Islam dan hukum Positif dalam hal ini PP no 54 tahun 2007 yaitu nasab anak mengikuti nasab orang tua angkatnya. Islam menjelaskan bahwa pengangkatan anak yang demikian tidak diperbolehkan.Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka kepada masyarakat disarankan untuk memperhatikan atau mempertimbangkan suatu tradisi yang keluar dari ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan. Seharusnya pemerintah berupaya agar hukum Islam, hukum positif dan adat yang berkembang dalam masyarakat diberlakukan secara beriringan dan menjadi suatu sumber hukum yang dapat dijadikan landasan masyarakat tanpa adanya pertentangan atau hukum yang berlainan dalam suatu masyarakat.