KONSTRUKSI MEDIA TENTANG PEMBERITAAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH (ANALISIS FRAMING PENDEKATAN PAN DAN KOSICKI)

Muktamar NU dan Muhammadiyah diadakan lima tahun sekali untuk memilih kembali pengurus untuk periode selanjutnya, selain itu Muktamar juga merupakan forum pembahasan masalah-masalah yang ada di masyarakat dan menimbulkan konflik. Seperti yang diketahui bawasannya NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam besar di Indonesia otomatis pengikut atau anggota dari dua organisasi ini banyak di Indonesia, dari sinilah kemudian peneliti ingin mengetahui bagaimana media mengkonstruksi pemberitaan Muktamar NU dan Muhammadiyah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media mengkonstruksi pemberitaan Muktamar NU dan Muhammadiyah.Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tekhnik dokumentasi dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah dengan menggunakan teori Ekonomi Politik Media

Adapun konstruksi pemberitaan Muktamar NU dan Muhammadiyah pada media harian Jawa Pos, Kompas, Republika dan Media Online Detik.com serta Tribunnews.com ditemukan hasil bahwa Struktur sintaksis tentang pemberitaan Muktamar NU dan Muhammadiyah pola piramida. Struktur skrip tidak memiliki unsur kelengkapan berita 5W+1H. Struktur tematik pada tiga media harian detail berita disajikan dengan sederhana pada harian Kompas dan Republika sedangkan pada harian Jawa Pos penyajian berita cukup detail dan koherensi yang digunakan pada media harian ini menggunakan koherensi sebab-akibat, penjelas dan pembeda. Struktur tematik pada dua media online, detail berita disajikan sangat sederhana dan koherensi yang digunakan menggunakan koherensi sebab-akibat. Struktur retoris pada menggunakan gaya bahasa leksikol dan grafis dan aspek-aspek yang ditonjolkan oleh wartawan dalam berita Muktamar NU dan Muhammadiyah di harian Kompas lebih menonjolkan aspek bangsa dan negara sedangkan pada media harian Jawa Pos, Republika, Detik.com dan Tribunnews.com berita Muktamar NU dan Muhammadiyah lebih menonjolkan aspek politik.