Analisis Yuridis terhadap pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul ‚Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara‛. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu, Bagaimana Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada Tahun 2012-2014 dan Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada Tahun 2012-2014. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumenter yaitu mengumpulkan data dan informasi dari putusan, buku sekunder, dan Undang-Undang dan sebagai pengayaan data dilakukan tehnik wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum tentang pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak.
Temuan di lapangan tentang pemberian nafkah kepada istri dan anak dapat dikategorikan menjadi empat jenis. Pertama, tidak sedikit mantan suami yang di muka pengadilan menyanggupi untuk memberikan apa yang menjadi hak mantan istri dan anaknya, akan tetapi kenyataannya tidak diberikan dengan ada atau tidak adanya alasan yang jelas. Kedua, mantan suami pada awalnya memberikan nafkah tersebut, tetapi di tengah perjalanan nafkahnya sudah tidak diberikan kepada mantan istrinya. Ketiga, mantan suami berdalih tidak memberikan nafkah dikarenakan penghasilannya tidak sebanding dengan jumlah permintaan istri. Keempat, setelah diluar pengadilan mantan suami tidak mau memberikan nafkah sama sekali baik kepada mantan istrinya maupun anaknya. Kesimpulan dari penelitian adalah pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam kurung waktu 2012-2014 terdapat beberapa kasus yang mana putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh mantan suaminya, sehingga menyebabkan mantan istrinya mengajukan surat permohonan eksekusi. Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah pembentuk undang-undang perlu membentuk suatu ketentuan tentang prosedur khusus yang diartikan sebagai proses penyelesaian perkara langsung pada pelaksanaan eksekusi terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah iddah, mut’ah dan nafkah untuk anak.