ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK TERHORMAT ANGGOTA KOMISI KEJAKSAAN RI DALAM PASAL 37 B PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 18 TAHUN 2011

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberhentian Dengan Tidak Terhormat Anggota Komisi Kejaksaan RI dalam Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun2011”ini merupakan hasil penelitian Kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses penyelesaian masalah ketika jaksa melakukan pelanggaran etik yang berdampak terhadap pemberhentian Jaksa tersebut dari jabatan Jaksa dan bagaimana indikator jaksa itu dikatan bersalah sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011.Data penelitian dihimpun dengan melalui data yang didapat dari buku-buku dan analisis Undang-Undang terkait proses pemberhentian secara tidak terhormat Jaksa yang melakukan pelanggaran etik. Teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian seara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara Undang-Undang dengan penerapan sangsi dari Undang-Undang Tersebut. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola fikir deduktif.Hasil penelitian menjelaskan, bahwa dalam pasal 37 Peraturan Presiden No 18 Tahun 2011 dengan tegas menyatakan menindak tegas jika ada oknum jaksa yang melakukan pelanggaran diantaranya seperti berikut: Melanggar sumpah jabatan, Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melakukan perbuatan tercela, Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud.Bagi Kejaksaan Republik Indonesia, penulis mengharapkan agar seluruh Kejaksaan dari tingkatan Kejaksaan di level kota atau kabupaten untuk mengoptimalkan program yang menunjang berjalannya keseimbangan peradilan untuk masyarakat agar terjadi penyetaraan dan pendewasaan dalam pemahaman peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Bagi masyarakat, penulis mengharapkan agar seluruh masyarakat lebih berperan aktif dalam mengawasi penerapan peradilan terutama yang berkaitan tentang kinerja jaksa dalam menangani kasus hukum, dan melaporkan Jaksa yang melakukan penyelewengan hukum dalam melakukan tugasnya.