Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik : Studi Putusan No.376/PID.B/2015/Pn.SMG

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik (studi Putusan Pengadilan Negeri semarang No. 376/Pid.B2015/Pn.Smg).”adalah hasil penelitian library research untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus perkara nomor 376/Pid.B/2015/Pn.smg tentang penadahan, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penadahan berdasarkan pasal 480 KUHP.Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan tekhnik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskripstif analisis dan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus menurut hukum pidana Islam dan pasal 480 KUHP tentang penadahan.Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan lebih cenderung kepada pertimbangan yuridis. Dalam pertimbangan hakim tidak ada mengurai mengenai pertimbangan non yuridis. Proses penegakan hukum pidana penadahan barang elektronik yang muaranya putusan hakim di pengadilan negeri semarang, cenderung meninggalkan pandangan terdakwa sebagai penadah barang Elektronik. Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum dan hakim melalui alat bukti yang cenderung difokuskan pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Proses peradilan lebih berkutat terhadap perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana penadahan barang elektronik. Namun dalam aspek hukum pidana Islam penjatuhan hukuman tindak pidana penadahan barang elektronik ini murni wewenang penguasa setempat, karena tindak pidana penadahan barang elektronik ini merupakan jarimah ta’zir.Saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan para hakim di Indonesia untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Maksudnya untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana penadahan hendaknya memutuskan seadil –adilnya untuk kepentingan korban dan pelaku kejahatan.