Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban KDRT di PPT Provinsi Jawa Timur? Bagaimana pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban KDRT di PPT Provinsi Jawa Timur? Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban KDRT di PPT Provinsi Jawa Timur?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dengan sumber data dari lapangan, melalui teknik interview, observasi, dan dokumentasi tentang upaya pemenuhan hak-hak anak korban KDRT di PPT Jawa Timur dan kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPT Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya secara litigasi dan non litigasi dengan melakukan upaya pemenuhan hak hidup, hak perlindungan hukum, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan berpendapat, hak pemeliharaan kesehatan, hak memperoleh identitas yang tetap, hak pemeliharaan agama, hak memperoleh kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta memperoleh hak-hak lain sebagai manusia normal pada umumnya.Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh setiap divisi layanan menurut tugas dan programnya masing-masing.
Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak-hak anak korban KDRT di PPT Provinsi Jawa Timur relevan dengan ajaran Islam dengan memenuhi lima hak dasar anak yang tercantum dalam maqa>s{id al-shari>‘ah, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (h{ifz{ al-di>n), pemeliharaan atas jiwa (h}ifz{ al-nafs), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (h}ifz{ al-nas{l), pemeliharaan atas akal (h{ifz{ al-‘aql) dan pemeliharaan atas harta (h}ifz{ al-ma>l) dan UUPA yang memuat peraturan hak-hak dasar anak dalam Pasal 4 sampai 19. Pandangan Hukum Islam dan UUPA memiliki kesamaan hampir dalam keseluruhan pemenuhan hak-hak anak, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah peraturan hak perlindungan hukum bagi anak KDRT yang dimuat dalam Pasal 17 UUPA belum ditemui dalam konsep maqa>s{id al-shari>‘ah dalam Hukum Islam. Penulis sarankan kepada orang tua dan masyarakat sekitar untuk lebih menyadari akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan bagi mereka dari tindak kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual maupun penelantaran yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak.