Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim dalam Perkara Gugatan Waris Anak Angkat : Studi Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Penelitian skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Gugatan Waris Anak Angkat (Studi Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg).Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang mengapa terjadi dissenting opinion hakim dalam perkara gugatan waris anak angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dan bagaimana analisis yuridis terhadap dissenting opinion hakim dalam perkara gugatan waris anak angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber primer berupa salinan putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dan menggunakan sumber sekunder berupa literatur tentang anak angkat serta peraturan tentang pengangkatan anak. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kesimpulannya diperoleh dan diambil dengan pola pikir deduktif.Proses penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg terjadi dissenting opinion hakim tentang apakah perkara ini diputus dengan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard),atau dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian. Dissenting opinion tersebut diakibatkan oleh berbedanya dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim yaitu mengenai legal standing dan kumulasi gugatan dalam perkara ini.Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkara ini seharusnya dilanjutkan kepada tahap selanjutnya yaitu pembuktian sebagaimana pendapat dari hakim minoritas. PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 8 huruf a menyatakan bahwa pengangkatan anak secara adat termasuk jenis pengangkatan anak di Negara Indonesia. Pasal 209 ayat 2 KHI telah memberikan hak kepada Anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Pasal 131 ayat (1) dan (2) sub b Indonesische Staatsregeling (IS) Tahun 1926 menyatakan hukum yang berlaku untuk golongan bumiputera adalah hukum adat. Yurisprudensi Nomor 312 K/AG/2008 yang dalam diktumnya menunjukkan bahwa diperbolehkan menetapkan seseorang sebagai anak angkat dan memberinya bagian dari harta warisan, serta salah satu syarat kumulasi gugatan adalah adanya koneksitas, dalam perkara ini ada koneksitas yang jelas yaitu adanya pengangkatan anak berakibat adanya hak penggugat terhadap objek sengketa yaitu harta peninggalan orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan di atas menunjukkan bahwa penggugat mempunyai legal standing dan kumulasi gugatan dalam perkara ini dapat dilakukan.Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti mengharapkan kepada pengadilan agama khususnya Kabupaten Malang alangkah baiknya dalam memutus perkara kalau bisa hakim menghilangkan perbedaan pendapat (dissenting opinion) agar tidak menimbulkan keraguan.