ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN KABUPATEN MALANG NO. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Skipsi ini adalah hasil penelitian pustaka dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg. Tentang Pembagian Harta Bersama”.untuk menjawab: 1. Apa Pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara harta bersama (Gono Gini) pada Kasus 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg? 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Kabupaten Malang putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg?Guna menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah mengunakan metode deskriptif analisis dengan pola deduktif, yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang tentang harta bersama, Undang-undang dan kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya diterapkan pada yang khusus. Data yang diperoleh dari putusan Hakim terhadap permohonan harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, yang mana menetapkan bagian suami lebih besar dalam pembagian harta bersama.Isi dalam putusan No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. adalah suami menggugat cerai terhadap istri. Pembahasan dalam skripi ini, menitik beratkan pada pembagian harta bersama yang mana harta bersama tersebut hasil dari suami istri selama dalam ikatan perkawinan namun ketika terjadi perceraian harta bersama yang berupa sebuah tanah seluas 114 M2 dan diatasnya berdiri sebuah bangunan, yang terletak di Jalan Raya Sengkaling Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, melihat perkara ini majlis hakim mempunyai pertimbangan bahwasannya walaupun kaduanya (suami istri) ikut andil dan berpartisipasi dalam perolehan harta bersama namun suami yang lebih berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dari istri karena istri telah menguasai harta bersama tersebut selama 2 tahun serta harta bersama tersebut di jadikan lahan usaha oleh istri akan tetapi hasil dari usaha tersebut tidak dibagi kepada suami. Pembagian harta bersama yang tidak seusai dengan ketentuan KHI Pasal 97 “janda atau duda cerai masing-masing berhar seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dengan dasar keadilan dan mengesampingkan KHI. Maka hakim memberikan putusan suami mendapat bagian lebih besar dari istrinya yaitu 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri.