ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PT MEKARSARI ALAM LESTARI PADA PEMBIARAN KEBAKARAN HUTAN DI RIAU : STUDI PUTUSAN NOMOR 235/PID.SUS/2012/PTR)

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi PT. Mekarsari Alam Lestari pada Pembiaran Kebakaran Hutan Di Riau (studi putusan nomor 235/pid.sus/2012/ptr)” Skripsi ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diantaranya: Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.235/Pid.Sus/2012/PTR tentang pertanggungjawaban korporasi PT. Mekarsari Alam Lestari terhadap pembiaran dalam kebakaran hutan Riau?, Bagaimana analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban korporasi PT. Mekarsari Alam Lestari dalam pembiaran kebakaran hutan di Riau pada putusan No. 235/Pid.Sus/2012/PTR. Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menjelaskan data dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan teknik deduktif, yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum terlebih dahulu untuk dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang bersifat khusus. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukaan oleh penulis dapat diketahui bahwa: pertama: Dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pembakaran hutan adalah tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1),(2) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan. Kedua: Dalam putusan tersebut dirasa kurang memberikan efek jera mengingat dengan apa yang diatur dalam Undang-undang baru tindak pertanggungjawaban korporasi lingkungan No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada pemerintah atau hakim untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum dan pengusaha perkebunan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan apalagi dengan cara membakar lahan hanya demi kepentingan pribadi.