ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1103/Pdt.G./2009/PA.Mlg. TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH DALAM PERKARA GUGAT CERAI

Skripsi ini adalah hasil studi kasus berjudul “Analisis yuridis terhadap
putusan PA Nomor 1103/Pdt.g./2009/Mlg. “Tentang Pemberian nafkah Iddah dan
Mut’ah dalam perkara gugat cerai. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2
permasalahan yaitu: Apa dasar Hukum Hakim dalam memutus perkara
No.1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg.Tentang pemberian nafkah Iddah dan Mut’ah dalam
perkara cerai gugat? Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan perkara
No.1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg.Tentang pemberian nafkah Iddah dan Mut’ah dalam
perkara cerai gugat?
Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data
melalui wawancara dengan para Hakim. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan
metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulan.
Dasar Hukum Hakim memutus pada mantan suami untuk memberikan nafkah
Iddah dan Mut’ah bagi mantan istri yang telah menjalani masa Iddah. dari hasil
penulis wawancara pada para Hakim yang memutus perkara ini Hakim
mempertimbangkan karna istri tidak terbukti Nusyu>s. hakim menerapkan pasal 136
ayat (2) dalam KHI yang tertulis “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas
permohonan penggugat atau tergugat pengadilan agama dapat (huruf a) menentukan
nafkah yang harus ditanggung oleh suami”.Untuk selanjutnya nafkah Mut’ah Mejelis
Hakim mengacu pada ‘’Yurisprudensi MA : 184 K / AG 1995 Tanggal 30 September
1996’’.
Putusan tersebut dikorelasikan dan di analisis yuridis dapat
disimpulkan,dalam KHI Pasal 149 Huruf ( b ) Kompilasi hukum islam yang tertulis.
Memberi nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah kecuali
bekas istri telah dijatuhi Talak Ba’in atau Nusyuz dan tidak hamil Ketika terjadi
Talak Ba’in maka seorang suami tidak wajib lagi memberikan nafkah Iddah pada
bekas Istrinya karena sudah Ba’in Sughro,dan percerain yang diputuskan oleh Hakim
adalah bersifat Ba’in seperti yang tertulis dalam Pasal 119 Ayat 2 Huruf ( c ) Talak
Ba’in Shughra sebagaimana tersebut pada Ayat (1) adalah salah saunya talak
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama” Selanjudnya pembahasan tentang nafkah Mut’ah
dalam Kompilasi Hukum Islam nafkah Mut’ah terdapat dalam Pasal 158 Huruf (b) “
Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (Huruf b) Perceraian itu
atas kehendak suami. Dalam perkara ini yang mengajukan adalah istri.
Sejalan dengan kesimpulan maka saran penulis : Kepada para pihak yang
berperkara hendaknya lebih mencermati hak dan kewajiban. Kepada Majelis Hakim
yang menangani cerai gugat yang didalamnya ada tuntutan nafkah iddah dan Mut’ah
hendaknya lebih mempertimbangkan lagi.