Dinamika Nahdlatul Ulama 1984 – 1995: sebuah perspektif khittah 1926

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya pada tahun 1926 dengan tujuan sebagai organisasi sosial keagamaan. Meskipun bukan organisasi politik namun dimensi politik dalam aktifitas NU tidak kecil. Hal ini dikarenakan pada awal berdirinya, NU sudah terkandung muatan-muatan politik yaitu penggalangan nasionalisme di tengah penjajahan belanda. Setelah beberapa tahun hanya bergerak dibidang sosial dan keagamaan, NU akhirnya bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Dalam MIAI, NU aktif menyuarakan Indonesia berparlemen bersama dengan GAPI (Gabungan Politik Indonesia). Setelah mengalami perkembangan, NU turut bergabung dalam membentuk Partai Masyumi dimasa awal kemerdekaan.
Kekecewaan NU terhadap Masyumi berujung dengan keluarnya NU pada tahun 1952. Akhirnya NU menyatakan diri sebagai partai politik dengan ikut dalam pemilihan umum 1955 dengan memperoleh 18,4% suara dan 45 kursi di parlemen. Penyederhanaan partai politik pada tahun 1971 menjadikan NU bergabung dengan PPP. Pada tahun 1983 NU menerima pancasila sebagai azas tunggal dan mencanangkan untuk kembali ke khittah 1926. Namun meskipun secara jelas menyatakan bahwa NU akan menjadi organisasi sosial keagamaan namun pada pelaksanaannya NU tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan politik.
Kembali ke khittah 1926 merupakan titik kulminasi dari dinamika NU. Ketika semua tokoh NU merujuk pada khittah 1926, mereka memiliki beberapa sikap yang berbeda dan bahkan bisa saling bertentangan. Hal ini menunjukan masih adanya konitunitas dinamika di tubuh NU. Namun hal ini juga memiliki nilai negatif karena NU dianggap tidak benar-benar memiliki persamaan visi dan misi organisasi. Namun pernyataan khittah ini telah mendorong NU untuk melakukan serangkaian transformasi organisasi kearah pengembangan supremasi ulama.