TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan bagaimana tinjauan Siyasah Syar'iyyah terhadap perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.
Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik editing, organizing,dan analiyzing. Setelah semua data terkumpul kemudian data diolah dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan tujuan mengurai masalah tentang perjanjian ekstradisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 diurai secara keseluruhan mulai dari deskriptif perjanjian ekstradisi, unsur-unsur ekstradisi, prinsip-prinsip ekstradisi, syarat-syarat penyerahan pelaku kejahatan yang diekstradisikan, pelaksanaan perjanjian ekstradisi serta deskriptif tindak pidana pencucian uang. Kemudian perjanjian ekstradisi tersebut dianalisis dengan Siyasah Syar'iyyah dan ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar supaya perjanjian ekstradisi tersebut bisa terlaksana dengan baik, diantaranya adanya unsur-unsur ekstradisi, terpenuhinya syarat-syarat dalam penyerahan pelaku kejahatan yang diekstradisikan serta tahapan-tahapan prosedur pelaksanaan permintaan ekstradisi yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979. Jika dianalisis dengan Siyasah Syar'iyyah, prinsip-prinsip umum yang ada pada intinya banyak kesesuaian dengan prinsip-prinsip umum yang dimiliki oleh Siyasah Syar'iyyah ada kesesuaian dengan asas non bis in idem, yaitu bahwa seseorang tidak boleh diadili untuk kedua kalinya atas kejahatan yang sama. Siyasah Syar'iyyah juga tidak membenarkan adanya penyerahan warga negara Dar al-Salam yang merupakan pelaku tindak kejahatan untuk diserahkan ke negara Dar al-Kuffar. Kecuali telah ada perjanjian sebelumnya.