ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA DESA YANG MENAMBAH USIA NIKAH KEPADA CALON SUAMI ISTRI YANG BELUM CUKUP UMUR DI DESA BARENG KEC. SEKAR KAB. BOJONEGORO

Skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA DESA YANG MENAMBAH USIA NIKAH KEPADA CALON SUAMI ISTRI YANG BELUM CUKUP UMUR DI DESA BARENG KEC. SEKAR KAB. BOJONEGORO merupakan penelitian lapangan (Field Research) unutk menjawab pertanyaan tentang Mengapa terjadi kebijakan penambahan usia nikah kepada calon pasangan suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro dan bagaimana analisis yuridis terhadap kebijakan penambahan usia nikah kepada calon pasangan suami istri yang belum cukup umur tersebut.
Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara kepada semua orang yang terlibat secara langsung dalam masalah kebijakan penambahan usia nikah kepada calon suami istri yang belum cukup umur. Dari data yang di himpun kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.
Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwasannya kebijakan pak lurah untuk menambah usia kepada calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro dengan alasan berdalih dari apa yang dikehendaki masyarakat yang mendesak Kepala Desa untuk membantu menambahkan usia anaknya agar mencapai batas yang ditetapkan Undang Undang sehingga tidak perlu izin dispensasi dari Pengadilan Agama, adalah melanggar pasal 7 ayat 1-2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI pasal pasal 15 serta KUHP pasal 266 Karena telah membantu menambahkan umur kepada anak di bawah umur untuk menikah sehingaa tanpa dispensasi.
Dari pemaparan di atas, penulis menyarankan agar Kepala Desa tidak mempermudah untuk membantu seseorang menambahkan usia nikah terhadap calon suami istri yang belum cukup umur dan dapat menikah tanpa menunggu dispensasi, Karena selain melanggar Undang Undang juga melakuan tolong menolong dalam keburukan dan akan mendapat dosa oleh Allah SWT.