ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PERTANIAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DISERTAI DENGAN UPAH DI DESA PADEMONEGORO KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PERTANIAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DISERTAI DENGAN UPAH DI DESA PADEMONEGORO KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO. Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan diantaranya adalah: (1) Bagaimana Sistem bagi hasil yang disertai upah pada kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil yang disertai upah pada kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
Berkenaan dengan itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pola piker deduktif yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang Muzara ah dan upah kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih bersifat khusus tentang Muzara ah danupah.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktek kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan pengertian Muzara ah, yaitu kerjasama antara pemilik sawah dengan pengelola dimana pemilik sawah member tugas kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola dengan imbalan sebagian presantasi dari hasilnya, dimana biaya dari keseluruhan mulai dari pembibitan sampai panen dari pemilik sawah dan juga pengelola meminta upah berupa uang kepada pemilik sawah. Adapun pada akad perjanjian kerjasama ini pada awalnya tidak ada upah yang berupa uang, upah yang disepakati diperjajian awal adalah upah berupa sebagian dari panen. Sehingga dari kerjasama ini ada salah satu pihak yang dirugikan. Menurut pandangan hukum Islam praktek kerjasama pertanian ini tidak sesuai dengan tujuan dari suatu kerjasama ini yaitu saling membantu-meringankan beban orang lain (pemilik sawah).
Sejalan dengan kesimpulan diatas, hendaknya para pihak pengelola yang melakukan perjanjian kerjasama ini membuat akad mengenai upah berupa uang pada saat di awal perjanjian, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Serta memberikan penjelasan secara representative mengenai upah yang yang akan diterima oleh pengelola, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang bekerjasama. Dengan adanya pelaksanaan dalam kerjasama tersebut, diharapkan akan mampu menciptakan rasa solidaritas dalam bekerjasama dan mencegah suatu kecacatan dalam suatu kerjasama terutama dalam bidang pertanian dan upah, serta mencegah terjadinya suatu bentuk perselisihan dikemudian hari.