Firdaus, Fitria Ika (2013) ANALISIS PUTUSAN NO. 202-PID.B-2012-PN.MKT PERIHAL PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM PERSEPEKTIF FIQIH JINAYAH. ['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined] thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
cover.pdf
Download (790kB) | Preview
abstrak.pdf
Download (475kB) | Preview
daftarisi.pdf
Download (728kB) | Preview
babi.pdf
Download (1MB) | Preview
babii.pdf
Download (2MB) | Preview
babiii.pdf
Download (1MB) | Preview
babiv.pdf
Download (1MB) | Preview
babv.pdf
Download (299kB) | Preview
daftarpustaka.pdf
Download (297kB) | Preview
Abstract
Penelitian ini bersifat lapangan yang berjudul ANALISIS PUTUSAN NO. 202-PID.B-2012-PN.MKT PERIHAL PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM PERSEPEKTIF FIQIH JINAYAH. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : bagaimana sanksi hukum terhadap kejahatan narkotika dalam putusan No 202-Pid.B-2012-PN Mkt menurut fiqih jinayah? Dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pandangan fiqih jinayah terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan 1?
Berkenaan dengan itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data yang yang bersifat umum yakni tentang hukuman pengguna narkotika dalam perspektif fiqih jinayah yakni ta zir kemudian ditarik dari permasalahan yang lebih bersifat khusus tentang hukuman dalam putusan No. 202-Pid.B-2012.PN.Mkt. Pertimbangan hakim dalam pandangan fiqih jinayah terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan 1.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam meyelesaikan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto hakim memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalagunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehalibitasi sosial. Kalau dikaitkan dengan fiqih jinayah yaitu termasuk pada hukuman ta zir yang berwenang dalam menentukan hukumannya adalah ulil amri (hakim).
Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan, perlunya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang selama ini beredar begitu pesat. Dalam fiqih jinayah hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah hukuman ta zir yakni hukuman yang diberikan oleh ulil amri, ulil amri dalam memberikan hukuman tidak boleh melebihi ketentuan syara. Sedangkan penyalahgunaan narkotika kalau dikaitkan dengan jarimah ta zir adalah jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined]) |
|---|---|
| Additional Information: | Sahid |
| Uncontrolled Keywords: | Narkotika Golongan 1; Fiqih Jinayah |
| Subjects: | Fikih > Fikih Jinayah |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah |
| Depositing User: | Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsa.ac.id |
| Date Deposited: | 12 Feb 2014 |
| Last Modified: | 13 Apr 2015 07:31 |
| URI: | http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/11202 |
