TINJAUAN FIKIH JINAYAH TERHADAP PENERAPAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PASAL 310 DI PN. LAMONGAN : STUDI PUTUSAN NO. 299/PID.B/2012/PN. LMG PERIHAL MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

Skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Jinayah terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 di PN Lamongan (Studi putusan No. 299/pid.B/2012/PN.Lmg Perihal Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia) dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Bagaimana penerapan pasal 310 dalam UU No. 22 tahun 2009 terhadap kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia? dan Bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap penerapan pasal 310 tentang tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan alpa/kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia?
Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian pustaka (Library research), wawancara, kajian teks (teks reading) yang bersumber dari pengadilan negeri lamongan yang berupa data putusan dan hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut, yang selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis normatif.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, Penerapan pasal 310 dalam perkara No. 299/PID.B/2012/PN.Lmg memang telah diterapkan, meskipun dalam kasus tersebut terdapat korban luka-luka juga namun dalam surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum hanya dakwaan tunggal yakni pasal 310 ayat (4). Hal itu dikarenakan pihak korban yang mengalami luka-luka tidak membuat surat dakwaan karena biaya pengobatan telah ditanggung oleh pelaku dan telah mendapatkan pemaafkan dari keluarga korban. Untuk hukuman yang dirasa sangat rendah, hal itu diambil berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam kasus tersebut yang Pertama, murni unsur kelalaian (Culpa) karena tidak ada niat sebelumnya untuk membunuh. Kedua, Pelaku telah mengakui kelalaiannya. Ketiga, berlakunya unsur disparitas di wilayah PN. Lamongan bagi Jaksa penuntut umum dan hakim sebelum memutuskan sebuah perkara. Kedua, Dalam fikih jinayah sanksi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia masuk kedalam pembunuhan karena kesalahan yang di hukum dengan hukuman diyat, dengan syarat telah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. Hukuman diyat yang diberikan bisa berupa pemberian jaminana kesehatan, jaminan sosial terhadap korban dan untuk anak yang ditinggalkan jika orang tuanya meninggal karena kasus kecelakaan tersebut bisa diberikan jaminan Pendidikan.
Berdasarkan skripsi di atas, diharapkan masyarakat mematuhi peraturan-peraturan dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan bersama di jalan raya.