KAJIAN FIKIH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBELI HASIL HUTAN YANG DIAMBIL SECARA TIDAK SAH : STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR : 170/PID.SUS/2013/PN.KPJ

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Kepanjen dan kepustakaan atau libraryresearch untuk menjawab pertanyaan: bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah dan tinjauan fikih jinayah terhadap putusan Pengadilan NegeriKepanjen Nomor. 170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tentang Tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah?
Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (textreading), dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-analisis.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Pengadilan Negeri Kepanjenyang telah memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sahyang dilakukan oleh terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang menawarkan kayu jenis pinus yang berbentuk balok dengan harga Rp. 100.000,00 per baloknya. Dengan melakukan hal tersebut, terdakwa dikenakan sanksi tindak pidana sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) huruf f jopasal 78 ayat (5) dalam UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Kedua, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kepanjenyang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 enam bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah tentu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dalam hukum Islam hal tersebut sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yaitu dengan mendapatkan hukuman diyat yang sesuai dengan perbuatan dan ketentuan yang sudah diatur yaitu hukuman had yang berupa qishas.
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan kepada setiap orang yang akan melakukan transaksi jual beli harus lebih berhati-hati dalam memilah barang, mengetahui asal usul barang tersebut, serta harus lebih teliti apakah barang tersebut didapat dari hasil yang sah atau hasil dari kejahatan lain seperti pencurian dan lain sebagainya. Sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan dari tindak pidana orang lain seperti kasus tersebut.