PIDANA BERSYARAT DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Abidin, Moch Zainal (2014) PIDANA BERSYARAT DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (741kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (96kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar isi.pdf

Download (103kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (237kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (356kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (128kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (250kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (104kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar pustaka.pdf

Download (104kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Pidana bersyarat dalam kajian hukum Pidana Positif dan hukum Pidana Islam.
Data penelitian dihimpun melalui teknik editing, organizing,dan analiyzing. Kemudian dianalisis dengan metode deduktif dan dengan pola pikir analisis komparatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pidana bersyarat menurut hukum Pidana Positif yaitu Suatu Pidana dimana terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan, sebagaiman dijelaskan dalam Pasal 14 a yang menyatakan Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah diatas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Jika di analisis menurut hukum Pidana Islam Pidana bersyarat dikatagorikan masuk dalam Di>at danTa’zi>r. Di>at merupakan suatu jenis pidana yang memberikan sejumlah harta dalam ukuran tertentu, yang diberikan pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya. Sedangkan Ta’zi>r merupakan kekuasan dalam memutuskan suatu perkara diserahkan kepada Negara dan selanjutnya diserahkan kepada hakim. Di dalam takziini hakim mempunyai wewenang yang cukup luas untuk memilih jenis pidana yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya. Kelonggaran atau kemudahan yang diberikan kepada hakim tidak mengurangi tujuan awal dalam setiap pemidanaan, sebagai wujud memperbaiki diri pelaku demi terjaganya kemaslahatan didalam masyarakat.
Sejalan dengan kesimpulan diatas maka disarankan Bagi Untuk para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu perkara (tindak pidana), khususnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan yang cocok untuk diri pelaku (dader), agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.

Email:
Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: M. Hasan Ubaidillah
Uncontrolled Keywords: Pidana; Hukum Positif; Hukum Pidana Islam
Subjects: Hukum > Hukum Pidana Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah
Depositing User: Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 20 Feb 2015 02:22
Last Modified: 20 Feb 2015 02:22
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/986

Actions (login required)

View Item View Item