ANALISIS AL-‘URF DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TERHADAP UPAH GILING PADI YANG TIDAK BERBENTUK UANG DI DESA TANON KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahayu, Eva Sastri (2014) ANALISIS AL-‘URF DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TERHADAP UPAH GILING PADI YANG TIDAK BERBENTUK UANG DI DESA TANON KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (106kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (119kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (382kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (653kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (95kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (955kB) | Preview

Abstract

Data penelitian yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni sebuah metode yang dipakai untuk menggambarkan secara obyektif pelaksanaan pengupahan giling padi yang tidak berbentuk uang.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; pertama, kegiatan penggilingan padi antara pihak pengguna jasa giling padi (petani) dan pihak pemberi jasa giling padi tersebut tidak hanya berjalan ketika musim panen padi saja, tetapi setiap saat terus berlangsung walaupun bukan musimnya panen padi. Upah yang mereka peroleh bukanlah berbentuk uang sebagaimana mestinya yang terjadi di Negara kita, melainkan berupa hasil dari pengolahan padi yaitu beras. Keseluruhan padi yang telah selesai digiling, kemudian ditimbang dan diambil 2 kilogram per 50 kilogram hasil penggilingan padi. Kedua, pengupahan giling padi yang tidak berbentuk uang dianggap sah menurut hukum Islam dengan istimbat hukum al’urf sebagai metode penelitiannya. Diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Pengupahan disini atas dasar kerelaan, dan warga setempat lebih mengutamakan kekeluargaan saja. Ketiga, jika dianalisis menurut Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada pasal yang dengan jelas menyebutkan diperbolehkannya ataupun dilarangnya pengupahan yang dibayarkan selain dengan bentuk uang. Jadi baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang, adanya pengupahan yang tidak berbentuk uang tidak menjadi masalah selama antar kedua belah pihak merasa saling diuntungkan dan tidak mendatangkan kerugian. Walaupun dalam hadis Nabi diperintahkan agar membayar sewa dengan uang, emas atau perak.
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis hanya memberikan saran kepada pemerintah saja, agar dibuatkan ketetapan pengupahan layaknya uraian penulis diatas dalam Undang-Undang supaya adil dan jelas ukurannya, dan tidak terjadi kesalahfahaman dalam memberikan upah seperti yang sering terjadi di Negara kita supaya tidak ada pihak yang merasa didzalimi.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: Suqiyah Musyafa'ah
Creators:
CreatorsEmailNIM
Rahayu, Eva SastriUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Hukum Islam
Hukum Islam > Ijarah
Keywords: Hukum Islam; UU No.13 Tahun 2013; Upah; Ijarah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Editor : Kuntum L.R------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 13 Feb 2015 09:14
Last Modified: 18 Feb 2015 07:37
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/828

Actions (login required)

View Item View Item