Efektivitas pengawasan Panwaslu Kabupaten Mojokerto terhadap pelanggaran Pemilu 2009 menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat 2 dalam perspektif Fiqh Siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khomsin, Moh. (2009) Efektivitas pengawasan Panwaslu Kabupaten Mojokerto terhadap pelanggaran Pemilu 2009 menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat 2 dalam perspektif Fiqh Siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Moh. Khomsin_C02303043.pdf

Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field reseach) dengn judul Efektivitas Pengawasan Panwaslu Kabupaten Mojokerto Terhadap Pelanggaran Pemilu 2009 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat 2 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang (1) Bagaimana Pengawasan Panwaslu Kabupaten Mojokerto Terhadap Pelanggaran Pemilu 2009 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat 2?, (2) Bagaimana Analisa Fiqh Siyasah Dalam Kinerja Panwaslu Kabupaten Mojokerto Terhadap Pelanggaran Pemilu 2009 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat 2? Guna menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai efektifitas kinerja pengawasan Panwaslu tentang obyek yang diteliti, sehingga dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode deduktif yaitu metode yang diawali dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum megenai efektifitas kinerja pengawasan Panwaslu terhadap obyek penelitian, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, yang kemudian ditarik kesimpulan tentang efektifitas kinerja pengawasan panwaslu berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat 2.
Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya pelanggaran kampanye pemilu 2009 menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 pasal 84 ayat 2, berupa pelanggaran kampanye terus terjadi karena tidak ditindak secara tegas dan tidak cakap akan tugas dan wewenang serta kewajiban sebagai panitia pengawas pemilu, dan sebagai suatu yang mencerminkan perbuatan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga terasa tidak ada kepastian hukum dan keberanian dalam peranannya. Maka selama itu pula temuan-temua yang dihasilkan panwaslu akan mengalami stagnasi atau akan selalu mengalami krisis legitimasi. Berdasarkan kesimpulan di atas hendaknya Panwaslu berani dalam mengemban amanah yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat menegakkan keadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Khomsin, Moh.--UNSPECIFIED
Subjects: Fikih > Fikih Siyasah
Politik
Pemilihan Umum
Keywords: Pengawasan Panwaslu; pelanggaran Pemilu; Fiqh Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah
Depositing User: Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 06 Nov 2009
Last Modified: 05 Mar 2019 04:24
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/7995

Actions (login required)

View Item View Item