Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah dalam perspektif fiqh

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kamilah, Badriyah (2009) Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah dalam perspektif fiqh. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Cover.pdf

Download (412kB)
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (111kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (151kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (140kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (393kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (184kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (136kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (64kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (93kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini merumuskan masalah, pertama: Mengapa Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 dalam menciptakan kerukunan umat beragama?, kedua: Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah atas Pendirian Rumah Ibadah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006? Penelitian ini adalah merupakan studi pustaka yang akan mengungkap lebih jauh tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan no. 8 tahun 2006. Adapun penggalian data yang di dapat dengan kepustakaan, kemudian di analisis secara diskriptif verifikatif, adalah menggambarkan apa adanya yang sesuai dengan kehidupan manusia yang terjadi untuk kemudian diuji kebenarannya. Terdapat dua kesimpulan dari penelitian ini; pertama: Keluarnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no 9 dan 8 Tahun 2006 berawal dari banyak pengrusakan-pengrusakan, penutupan dan pembakaran rumah ibadah yang terjadi di daerah-daerah minoritas, oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah diharuskan bekerjasama untuk mewujudkan memberlakukan surat keputusan bersama 2 menteri. Kedua: menurut fiqh siyasah Islam secara konsisten mendukung pemberlakuan Peraturan Bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pengaturan pembangunan rumah ibadat beserta perangkat paturan lain yang mengatur hubungan kehidupan antarumat beragama di seluruh Tanah Air.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Kamilah, Badriyah--UNSPECIFIED
Subjects: Ibadah
Pembangunan
Uncontrolled Keywords: Peraturan Bersama; Rumah Ibadah; fiqh
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah
Depositing User: Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 03 Nov 2009
Last Modified: 01 Feb 2019 06:32
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/7964

Actions (login required)

View Item View Item