Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Garut dalam Pemakzulan Bupati Garut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahayu, Putri (2016) Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Garut dalam Pemakzulan Bupati Garut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (450kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (191kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (423kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (268kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (284kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (268kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (231kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (431kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (308kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dalam mekanisme pemakzulan Bupati Garut berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beberapa waktu lalu dan bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap fungsi pengawasan tersebut. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah sama halnya dengan fungsi pengawasan ahl al-halli wa al-‘aqdi terhadap khalifah. Fungsi pengawasan yang dilakukan adalah sebagai wujud representasi rakyat demi terciptanya kemaslahatan umat. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidaklah menyebutkan adanya pengawasan DPRD terhadap kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah sampai pada ranah keperdataan. Pengawasan yang dilakukan oleh ahl al-h}alli wa al-‘aqdi tidak memandang sekat privasi maupun keperdataan seorang khalifah atau kepala negara. Kredibilitas khalifah atau kepala negara yang buruk dapat menjadi sebuah alasan kuat untuk melengserkan kekuasaan khalifah. Adanya kasus perkawinan sirih dan perceraian melalui pesan singkat atas perkawinan sirih tersebut menjadi indikasi adanya tindakan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan oleh kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah. Walaupun dalam ajaran Islam tidak ada kewajiban pencatatan perkawinan dan perceraian (talak) dapat dilakukan secara lisan, hal ini tidak serta merta mengesampingkan hukum positif di Indonesia yang mewajibkan pencatatan perkawinan dan perceraian di depan sidang pengadilan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas pengawasan disarankan untuk merumuskan standar akuntabilitas yang baku dalam pengawasan yang dapat diterima oleh lembaga yang menjadi sasaran dan mitra pengawasannya. Standar akuntabilitas yang baku harus dimiliki dan dipahami oleh anggota DPRD, agar dapat menghindarkan diri dari politisasi fungsi pengawasan dan terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Rahayu, Putriphury24@yahoo.comC03212025
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN/NIP
Thesis advisorSuis, Suissuisabdullah@yahoo.com2001016202
Subjects: Demokrasi Islam
Kepemimpinan
Uncontrolled Keywords: Pengawasan DPRD; Pemakzulan Bupati; Pemerintah Daerah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User: Putri Rahayu
Date Deposited: 12 Aug 2016 03:47
Last Modified: 26 Feb 2020 01:51
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/7502

Actions (login required)

View Item View Item