ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NO.24/PID.SUS-ANAK/2014/PN.BJN)

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn) adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak. 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.24/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjn tentang tindak pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak telah ditetapkan sesuai pertimbangan hakim ada yang memberatkan dan yang meringankan. Pertimbangan yang memberatkan seperti terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dan terdakwa belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian, terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan, terdakwa masih anak-anak dan masih sekolah serta terdakwa belum pernah dihukum. Dalam pertimbangan tersebut maka hakim telah menerapkan Undang-undang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Sedangkan dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah hukuman ta’zi>r. Hukuman ta’zi>r diberikan dalam rangka memberikan pendidikan dan pengarahan kepada kemaslahatan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.
Menyarankan kepada pihak aparat penegak hukum, terutama para hakim agar menegakkan hukum dengan adil terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dan juga masyarakat, dengan adanya sanksi yang akan diterima kepada pelaku tindak pidana, maka diharapkan tidak akan ada lagi kejahatan yang sama.